AS Tuduh UNRWA Terkait Hamas, Tak Dilibatkan di Gaza

visualisationmagazine – Mahkamah Internasional (ICJ) memutuskan bahwa Israel harus memfasilitasi operasi bantuan kemanusiaan yang dilakukan oleh PBB, termasuk UNRWA. Keputusan ini disampaikan pada Rabu (22/10) di tengah krisis kemanusiaan yang semakin buruk di Jalur Gaza.

Dalam putusannya, ICJ menegaskan bahwa Israel wajib menghormati hak istimewa dan kekebalan lembaga-lembaga PBB sesuai Pasal 105 Piagam PBB. “Israel memiliki kewajiban hukum untuk memastikan bantuan kemanusiaan dapat berjalan tanpa hambatan,” kata hakim ICJ, Yuji Iwasawa.

Ia juga menyebut bahwa Israel belum menunjukkan bukti kuat mengenai tuduhan bahwa UNRWA telah disusupi anggota Hamas. “Tidak ada bukti besar yang mendukung klaim tersebut,” ujarnya.

Putusan ini menambah tekanan internasional agar Israel membuka akses bagi bantuan makanan, obat-obatan, dan kebutuhan pokok lainnya ke wilayah Gaza. Banyak pihak menilai langkah ICJ penting untuk memastikan lembaga kemanusiaan dapat bekerja tanpa gangguan politik atau militer.

PBB BANTAH TUDUHAN HUBUNGAN UNRWA DENGAN HAMAS

Menanggapi tudingan yang menyebut UNRWA memiliki hubungan dengan Hamas, Perserikatan Bangsa-Bangsa secara tegas membantahnya. Wakil Juru Bicara PBB, Farhan Haq, menyatakan pada Jumat (24/10) bahwa lembaga tersebut beroperasi secara independen dan berkomitmen penuh terhadap prinsip netralitas dalam menjalankan mandat kemanusiaannya.

“UNRWA adalah badan kemanusiaan yang telah beroperasi selama lebih dari tujuh dekade untuk membantu pengungsi Palestina. Tuduhan keterkaitan dengan Hamas tidak berdasar dan merusak upaya kemanusiaan di lapangan,” ujar Haq dalam konferensi pers di markas besar PBB, New York.

Menurutnya, UNRWA telah melalui berbagai proses audit dan pengawasan internal maupun eksternal guna memastikan transparansi dalam setiap kegiatannya. Ia menambahkan bahwa lembaga tersebut bekerja sama dengan banyak negara donor dan lembaga kemanusiaan lain untuk memastikan seluruh bantuan disalurkan secara tepat sasaran.

Kritik terhadap UNRWA bukan hal baru. Beberapa tahun terakhir, sejumlah negara Barat sempat menangguhkan pendanaan sementara setelah muncul laporan yang menuduh adanya penyalahgunaan wewenang di internal lembaga tersebut. Namun, sebagian besar bantuan kembali dilanjutkan setelah dilakukan penyelidikan dan tidak ditemukan pelanggaran sistemik.

Para pengamat menilai tuduhan terhadap UNRWA sering kali muncul di tengah meningkatnya ketegangan politik antara Israel dan Palestina. Di sisi lain, lembaga ini tetap menjadi penyedia layanan vital bagi lebih dari lima juta pengungsi Palestina di Gaza, Tepi Barat, Lebanon, Suriah, dan Yordania.

Dalam konteks yang lebih luas, perdebatan mengenai peran UNRWA mencerminkan dilema global antara kepentingan politik dan mandat kemanusiaan. Sementara PBB terus menegaskan independensi lembaganya, banyak pihak menyerukan agar negara-negara besar menghentikan politisasi terhadap bantuan kemanusiaan.

setnis