Politik

DPR Minta RI Tiru Korsel Terapkan Aturan Antibully

visualisationmagazine – Wakil Ketua Komisi X DPR, My Esti Wijayati, mendorong pemerintah Indonesia meniru langkah Korea Selatan yang akan memajang riwayat pelaku perundungan dalam proses pendaftaran perguruan tinggi mulai 2026. Ia menilai kebijakan tersebut dapat menjadi contoh efektif bagi Indonesia dalam memperkuat sanksi sosial terhadap pelaku bullying, terutama di lingkungan pendidikan yang masih menghadapi persoalan serupa.

Esti menjelaskan bahwa kebijakan tersebut disusun Kementerian Pendidikan Korea sejak 2023 sebagai upaya sistematis memberantas kekerasan antar-siswa. Menurutnya, Indonesia menghadapi tantangan yang sebanding, sehingga perlu mempertimbangkan langkah konkret berbasis regulasi dan sanksi sosial yang tegas. Ia menilai pemberlakuan norma yang jelas dapat mendorong siswa lebih berhati-hati dan mengendalikan diri saat berinteraksi.

Dalam keterangannya, Esti menekankan perlunya meningkatkan kapasitas guru dalam memahami dan menangani perundungan. Ia menyebut upaya pencegahan tidak akan berhasil jika pelaksana di tingkat sekolah belum memiliki bekal yang memadai. Menurutnya, pembekalan khusus bagi guru menjadi kebutuhan mendesak mengingat fenomena bullying semakin mengkhawatirkan di sejumlah daerah.

Penguatan kapasitas tenaga pendidik juga dinilai penting untuk memastikan deteksi dini dan penanganan kasus berjalan efektif. Guru diharapkan mampu mengidentifikasi pola perundungan, memahami dinamika psikologis siswa, serta bekerja sama dengan orang tua dan pihak sekolah dalam menyelesaikan masalah. Pendekatan komprehensif ini disebut penting untuk mencegah eskalasi dampak psikologis pada korban.

Esti menambahkan bahwa kebijakan seperti di Korea Selatan dapat memberi nilai tambah bagi sistem pendidikan Indonesia. Dengan adanya catatan perundungan yang dipertimbangkan dalam proses akademik, siswa akan lebih terdorong membangun rekam jejak perilaku positif. Langkah ini sekaligus memberi pesan bahwa pendidikan tidak hanya menilai prestasi akademik, tetapi juga integritas dan karakter.

DPR Soroti Pentingnya Regulasi Teknis untuk Perkuat Penanganan Perundungan di Sekolah

Wakil Ketua Komisi X DPR, My Esti Wijayati, menegaskan perlunya peningkatan kompetensi guru dan penguatan regulasi teknis untuk memastikan penanganan perundungan di sekolah berjalan efektif. Ia menilai keberhasilan pencegahan hanya dapat dicapai melalui kolaborasi antara guru, siswa, orang tua, dan sekolah yang memiliki sistem kerja jelas.

Esti menjelaskan bahwa guru harus memiliki kemampuan konseling dan manajemen konflik agar dapat merespons kasus perundungan secara tepat. Ia menilai pendidikan karakter perlu diberikan sejak dini, sementara keterlibatan orang tua juga harus diperkuat. Menurutnya, sekolah wajib memiliki standar operasional prosedur yang aktif digunakan, bukan sekadar dokumen tanpa penerapan.

Ia mengungkapkan banyak sekolah di daerah terpencil atau dengan sumber daya terbatas belum menerima pelatihan dasar terkait konseling atau manajemen konflik. Kondisi ini membuat sekolah tidak siap menangani kasus secara cepat dan profesional. Esti menilai ketidaksiapan tersebut dapat memperburuk dampak psikologis pada korban.

Dalam pandangannya, Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional harus mendorong pemerintah menerbitkan aturan turunan yang lebih operasional. Ia menilai regulasi teknis diperlukan untuk memastikan adanya audit dan evaluasi berkala terhadap upaya pemberantasan perundungan. Tanpa aturan rinci, kebijakan antiperundungan hanya berhenti pada rumusan normatif tanpa kekuatan implementasi.

Esti menekankan bahwa pencegahan perundungan membutuhkan sistem yang terukur dan dapat dipantau. Ia mendorong pemerintah memperluas pelatihan bagi sekolah serta meningkatkan fasilitas pendukung, terutama di wilayah dengan keterbatasan akses. Upaya ini dinilai penting untuk memberikan perlindungan yang merata kepada seluruh siswa.

setnis