Fadia Arafiq Resmi Tersangka Kasus Korupsi di Pekalongan

visualisationmagazine.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan Bupati Pekalongan Fadia Arafiq sebagai tersangka tunggal dalam dugaan korupsi pengadaan jasa outsourcing dan sejumlah pengadaan lainnya di Pemkab Pekalongan periode 2023-2026.

“Perkara ini kami tingkatkan ke tahap penyidikan dengan menetapkan satu orang tersangka, yaitu saudari FAR selaku Bupati Pekalongan periode 2025-2030,” ujar Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu.

Penetapan ini dilakukan setelah KPK menilai bukti yang terkumpul cukup untuk menetapkan Fadia sebagai tersangka. “Langkah ini diambil setelah melalui pemeriksaan dokumen, keterangan saksi, dan bukti terkait pengadaan tenaga alih daya,” jelas Asep.

Penahanan dan Proses Hukum

KPK langsung menahan Fadia Arafiq selama 20 hari pertama, sejak 4 hingga 23 Maret 2026, di Rumah Tahanan Negara Cabang Gedung Merah Putih KPK. Penahanan ini dilakukan untuk mempermudah penyidikan serta mencegah kemungkinan penghilangan barang bukti.

Fadia dijerat Pasal 12 huruf i dan Pasal 12B UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 127 ayat (1) KUHP. Ancaman hukumannya mencapai puluhan tahun penjara dan denda signifikan.

Sebelumnya, pada 3 Maret 2026, KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) ketujuh selama bulan Ramadhan. Fadia ditangkap bersama ajudan dan orang kepercayaannya di Semarang, Jawa Tengah. Dalam operasi yang sama, 11 orang lainnya dari Pekalongan diamankan terkait kasus ini.

OTT ini terkait dengan pengadaan outsourcing atau tenaga alih daya pada beberapa dinas di Pemkab Pekalongan. Dugaan penyalahgunaan anggaran dalam proses ini diperkirakan menimbulkan kerugian negara yang signifikan, meski KPK belum merilis jumlah pastinya.

Latar Belakang Kasus dan Dampak

Kasus ini menjadi sorotan karena melibatkan kepala daerah aktif, sementara pengadaan outsourcing merupakan salah satu anggaran rutin di pemerintahan daerah. Tenaga alih daya digunakan pada beberapa dinas untuk mendukung layanan publik, sehingga dugaan penyimpangan berdampak langsung pada pelayanan masyarakat.

“Kami menekankan bahwa OTT ini dilakukan untuk memastikan akuntabilitas publik dan transparansi penggunaan anggaran pemerintah daerah,” kata Asep. KPK menegaskan semua langkah penetapan tersangka sudah sesuai prosedur hukum, termasuk pemeriksaan sebelum penetapan dan izin penggeledahan dari ketua pengadilan.

Kasus ini menjadi peringatan bagi pejabat daerah lainnya untuk menaati regulasi pengadaan, transparansi anggaran, dan integritas dalam pelaksanaan tugas. Langkah cepat KPK juga diharapkan mencegah potensi kerugian negara lebih besar dari pengadaan lainnya di masa mendatang.

Pandangan ke Depan

Dengan penetapan Fadia sebagai tersangka tunggal, KPK kini fokus pada pengumpulan bukti tambahan, pemeriksaan saksi, serta pelacakan aliran dana terkait pengadaan outsourcing. Proses ini diprediksi akan membuka fakta baru terkait dugaan praktik korupsi di Pemkab Pekalongan.

Ke depan, pengadilan akan menentukan status hukum Fadia melalui proses persidangan yang transparan. Jika terbukti bersalah, putusan akan menjadi preseden penting untuk penegakan hukum terhadap kepala daerah yang melakukan penyalahgunaan anggaran.

Langkah KPK ini juga sejalan dengan upaya pemerintah dan masyarakat dalam mengawal tata kelola keuangan daerah agar lebih bersih dan akuntabel, memastikan setiap anggaran publik digunakan untuk kesejahteraan masyarakat.