Politik

Mendagri Tegaskan Kolaborasi APBD dan Swasta Daerah

visualisationmagazine- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menekankan pentingnya keseimbangan antara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan peran sektor swasta dalam mendorong pembangunan daerah. Pernyataan ini disampaikan di Jakarta, Kamis, saat ia memberikan arahan kepada pemerintah daerah (Pemda) mengenai strategi fiskal dan pengembangan ekonomi lokal.

Tito menjelaskan bahwa kemampuan fiskal daerah dapat dibagi menjadi tiga kategori. Daerah dengan kapasitas kuat memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) lebih tinggi dibandingkan dana transfer pusat. “PAD yang tinggi mencerminkan sektor swasta yang hidup dan produktif, sementara PAD rendah menandakan sektor swasta kurang berkembang,” ujarnya.

Mendagri menekankan bahwa peran sektor swasta sangat krusial untuk menopang pertumbuhan ekonomi daerah. Oleh karena itu, Pemda perlu mendorong dialog dan kerja sama dengan dunia usaha. Tito menyarankan kepala daerah melibatkan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) setempat untuk membahas potensi dan kebutuhan bisnis di wilayah masing-masing. “Targetnya adalah bagaimana menghidupkan sektor swasta sehingga dapat berkontribusi pada pembangunan,” kata Tito.

Lebih lanjut, Mendagri menegaskan bahwa kolaborasi antara APBD dan swasta akan memperkuat kapasitas fiskal, meningkatkan PAD, dan mendorong pembangunan berkelanjutan. Strategi ini dianggap vital untuk mengurangi ketergantungan pada transfer pusat dan memperkuat kemandirian ekonomi daerah.

Dengan panduan ini, diharapkan Pemda mampu merumuskan kebijakan fiskal yang adaptif dan kolaboratif, sekaligus memberikan peluang bagi investor dan pelaku usaha lokal untuk berkembang. Keseimbangan APBD-swasta diyakini menjadi kunci dalam menciptakan ekosistem pembangunan yang inklusif, produktif, dan berkelanjutan bagi seluruh daerah di Indonesia.

MENDAGRI TEGASKAN PENTINGNYA PENDAPATAN LEBIH BESAR DARIPADA BELANJA DAERAH

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menekankan pentingnya pengelolaan keuangan daerah yang seimbang, agar APBD berjalan efisien dan pembangunan tetap berkelanjutan. Pernyataan ini disampaikan dalam arahan kepada pemerintah daerah (Pemda) mengenai perencanaan APBD tahun berikutnya.

Tito menuturkan, Kemendagri memiliki peran krusial dalam mengawasi pendapatan dan belanja daerah. “Yang mengawasi pendapatan [dan] belanjanya adalah dari Kemendagri,” ujarnya. Menurut Mendagri, porsi belanja negara yang dikelola di tingkat daerah cukup besar sehingga perlu pengawasan cermat agar penggunaannya tepat sasaran dan sesuai aturan.

Setiap daerah mulai menyusun APBD untuk tahun berikutnya antara September hingga November. APBD merupakan asumsi target pendapatan dan belanja daerah. Sumber utama pendapatan berasal dari tiga pos, yakni Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pajak dan retribusi, serta sumber lain seperti Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) maupun hibah.

Mendagri menekankan bahwa menjaga agar pendapatan lebih besar dari belanja sangat penting. “Ngatur uang daerah sama dengan ngatur negara, sama sebetulnya seperti ngatur rumah tangga. Jangan sampai pendapatan kurang dari belanja,” tegas Tito. Dengan pendapatan yang lebih besar, daerah memiliki ruang fiskal sehat untuk menabung atau menjalankan program pembangunan.

setnis