visualisationmagazine.com – Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, meminta kepala daerah di Aceh mempercepat pengumpulan data rumah terdampak bencana. Data ini menjadi dasar penyaluran bantuan hunian dan pemulihan ekonomi masyarakat. Permintaan itu disampaikan dalam rapat koordinasi bersama Presiden Prabowo Subianto, sejumlah menteri terkait, Gubernur Aceh Muzakir Manaf, Wakil Gubernur Fadhlullah, serta Bupati Aceh Tamiang Armia Fahmi, Kamis (1/1/2026) di Aceh Tamiang.
“Yang dari Aceh mohon kalau bisa lebih cepat lagi karena jangan sampai masyarakat menyalahkan pemerintah. Padahal pemerintah menunggu data itu. Data ini kuncinya,” ujar Tito.
Baca juga: “Pemerintah Aceh Pastikan Persediaan Beras Tercukupi”
Status rumah terdampak dan bantuan yang disiapkan pemerintah
Berdasarkan data per 27 Desember 2025, tercatat 68.850 rumah rusak ringan, 37.520 rumah rusak sedang, dan 56.108 rumah rusak berat di tiga provinsi terdampak. Total rumah terdampak di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara mencapai sekitar 213.000 unit, menurut BNPB.
Pemerintah menyalurkan bantuan untuk rumah rusak ringan dan sedang melalui BNPB masing-masing sebesar Rp15 juta dan Rp30 juta. Selain itu, Kementerian Sosial menambahkan Rp3 juta untuk isi rumah serta Rp5 juta untuk pemulihan ekonomi keluarga.
Untuk rumah rusak berat dan hilang, pemerintah menyiapkan penggantian hunian, baik melalui hunian sementara maupun dana tunggu hunian (DTH). Semua skema bantuan ini sepenuhnya bergantung pada ketersediaan dan kelengkapan data dari daerah.
Proses pengumpulan data di tingkat kabupaten dan desa
Tito menjelaskan pengumpulan data di Aceh masih perlu percepatan dibanding Sumatera Barat dan Sumatera Utara. Kepala kampung bertugas mendata rumah rusak ringan, sedang, dan berat. Data tersebut kemudian diverifikasi oleh bupati dengan pendampingan Kapolres dan Kajari setempat.
“Yang penting data diyakini benar, kemudian diserahkan ke bupati. Bupati dibantu Kapolres dan Kajari untuk mengkroscek, tanda tangan tiga-tiganya. Ini tidak harus menunggu lengkap, bisa bertahap,” kata Tito.
Data yang telah masuk dapat langsung diproses oleh BNPB untuk penyaluran bantuan. Data tambahan bisa menyusul kemudian.
Dampak percepatan data terhadap penanganan pengungsi
Tito mencontohkan keberhasilan Kabupaten Tapanuli Selatan yang mempercepat pengumpulan data. Akibatnya, jumlah pengungsi turun drastis dari 21 ribu menjadi hanya tersisa 4 ribu orang.
“Ini akan berdampak besar ketika bantuan untuk rumah rusak ringan dan sedang diberikan. Dengan data lengkap, BNPB dan Kementerian Sosial bisa mengeksekusi bantuan dengan cepat,” ujarnya.
Tito menekankan, percepatan pengumpulan data sangat penting agar rumah rusak ringan dan sedang segera ditangani, sehingga masyarakat tidak terlalu lama berada di pengungsian.
Data sebagai fondasi pemulihan masyarakat
Tito menegaskan, percepatan dan akurasi data adalah kunci keberhasilan penyaluran bantuan hunian dan pemulihan ekonomi pasca-bencana. Ia berharap kepala daerah di 18 kabupaten terdampak di Aceh segera menyelesaikan pendataan agar bantuan dapat tersalur tepat sasaran.
“Data ini sangat penting supaya BNPB dan Kementerian Sosial bisa mengeksekusi. Uangnya sudah ada, problemnya hanya masalah data,” pungkas Tito.
Dengan skema ini, pemerintah menargetkan proses pemulihan hunian masyarakat terdampak bencana lebih cepat dan lebih terstruktur. Strategi ini juga memperkuat sistem penanganan bencana berbasis data yang akurat di tingkat lokal.
Baca juga: “Tito Minta Purbaya Buka Blokir Rp 20 M untuk Kirim Praja IPDN ke Sumatera”
Leave a Reply