visualisationmagazine.com – Menteri Luar Negeri RI Sugiono menegaskan bahwa pembentukan Board of Peace tidak dimaksudkan menggantikan peran Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam menjaga perdamaian dunia. Penegasan ini disampaikan menyusul keikutsertaan Indonesia dalam badan internasional tersebut yang berfokus pada upaya perdamaian di Gaza, Palestina. Pemerintah menilai penting untuk meluruskan persepsi publik terkait posisi dan fungsi Board of Peace di tengah arsitektur perdamaian global.
Sugiono menekankan bahwa PBB tetap menjadi aktor utama dalam menjaga perdamaian dan keamanan internasional sesuai mandat Piagam PBB. Board of Peace hadir sebagai inisiatif tambahan yang lahir dari kepedulian kolektif negara-negara terhadap konflik berkepanjangan di Gaza. Badan ini tidak memiliki niat maupun mandat untuk mengambil alih peran PBB.
“Apakah ini akan menggantikan PBB? Tentu saja tidak,” ujar Sugiono dalam keterangannya di Bad Ragaz, Swiss, Jumat waktu setempat. Ia menyebut Board of Peace sebagai forum internasional yang dibentuk untuk mendorong stabilitas dan perdamaian melalui pendekatan diplomatik yang konstruktif.
Baca juga: “Usai ICA-CEPA, Kanada Fokus Dukung Wirausaha Perempuan RI”
Latar Belakang Pembentukan Board of Peace
Sugiono menjelaskan bahwa Board of Peace dibentuk di tengah keprihatinan global terhadap kondisi kemanusiaan dan keamanan di Gaza. Konflik yang berkepanjangan dinilai membutuhkan lebih banyak kanal dialog dan inisiatif diplomasi. Dalam konteks ini, sejumlah negara merasa perlu menghadirkan wadah tambahan untuk mengawal proses perdamaian.
Menurut Sugiono, kehadiran badan ini tidak mengurangi legitimasi PBB. Sebaliknya, Board of Peace diharapkan dapat memperkuat upaya internasional yang sudah berjalan. Indonesia memandang setiap inisiatif perdamaian sebagai ruang strategis untuk menyuarakan prinsip dialog, perlindungan warga sipil, dan penghormatan terhadap hukum internasional.
“Badan ini tidak ditujukan untuk menggantikan PBB. Ini adalah badan internasional yang lahir dari kepedulian bersama untuk menciptakan perdamaian dan stabilitas, khususnya di Gaza,” kata Sugiono.
Alasan Indonesia Bergabung dalam Board of Peace
Sugiono menyampaikan bahwa keputusan Indonesia bergabung dalam Board of Peace didasarkan pada konsistensi politik luar negeri bebas dan aktif. Pemerintah menilai Indonesia perlu hadir dalam setiap forum yang berpotensi mendorong terciptanya perdamaian, terutama terkait Palestina.
Indonesia memiliki rekam jejak panjang dalam diplomasi kemanusiaan dan advokasi kemerdekaan Palestina. Karena itu, pemerintah memandang keikutsertaan dalam Board of Peace sebagai langkah strategis untuk memastikan arah inisiatif ini tetap sejalan dengan kepentingan perdamaian yang adil.
“Upaya-upaya ini harus kita ikuti. Karena itu Indonesia memutuskan untuk bergabung,” ujar Sugiono. Ia menambahkan bahwa keputusan tersebut diambil setelah mempertimbangkan berbagai aspek politik, hukum, dan strategis.
Peran Presiden dan Konsultasi Internasional
Sugiono mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto mengambil keputusan bergabungnya Indonesia setelah proses kajian dan konsultasi intensif. Meski pembentukan Board of Peace berlangsung relatif cepat, pemerintah tetap melakukan penilaian menyeluruh.
Presiden Prabowo disebut memiliki komitmen kuat terhadap isu perdamaian internasional, khususnya Palestina. Komitmen ini sejalan dengan posisi Indonesia yang secara konsisten mendukung solusi dua negara sebagai jalan keluar konflik.
“Kita sejak awal merupakan negara yang peduli pada perdamaian dan stabilitas internasional, khususnya Palestina,” kata Sugiono. Ia menegaskan bahwa Board of Peace dipandang sebagai bagian dari upaya mencapai tujuan tersebut.
Keputusan Indonesia juga dibahas bersama negara-negara yang tergabung dalam Group of New York. Forum ini menjadi ruang konsultasi penting untuk menyamakan pandangan sebelum penandatanganan piagam Board of Peace.
Komposisi Negara Anggota Board of Peace
Sugiono menyebut sejumlah negara telah sepakat bergabung dalam Board of Peace. Negara-negara tersebut antara lain Arab Saudi, Persatuan Emirat Arab, Qatar, Yordania, Turkiye, Pakistan, Mesir, dan Indonesia. Kehadiran negara-negara ini dinilai mencerminkan representasi kawasan dan kepedulian global terhadap isu Palestina.
“Dua hari sebelum penandatanganan, semuanya bersepakat untuk ikut bergabung,” ujar Sugiono. Ia menilai kesepakatan tersebut menunjukkan adanya momentum politik yang kuat untuk mendorong proses perdamaian.
Partisipasi negara-negara dengan pengaruh regional diharapkan dapat memperkuat legitimasi Board of Peace. Selain itu, keberagaman anggota memungkinkan terbangunnya perspektif yang lebih inklusif dalam merumuskan langkah-langkah perdamaian.
Fokus pada Solusi Dua Negara dan Kemerdekaan Palestina
Sugiono menegaskan bahwa Indonesia akan memastikan setiap langkah Board of Peace tetap berorientasi pada kemerdekaan Palestina. Pemerintah juga mendorong agar inisiatif ini konsisten mendukung solusi dua negara yang diakui komunitas internasional.
Menurutnya, kehadiran Indonesia dalam Board of Peace bukan sekadar simbolik. Pemerintah ingin berperan aktif sebagai kontributor gagasan dan penjaga arah diplomasi agar tetap sesuai prinsip hukum internasional.
“Kita ingin memastikan upaya yang dilakukan tetap berorientasi pada kemerdekaan Palestina dan tercapainya solusi dua negara,” kata Sugiono.
Posisi Indonesia dalam Diplomasi Perdamaian
Pemerintah menegaskan bahwa Board of Peace tidak akan menggantikan peran PBB. Badan ini diposisikan sebagai pelengkap yang memperluas ruang dialog dan diplomasi di tengah kebuntuan konflik. Indonesia melihat keikutsertaan ini sebagai bagian dari tanggung jawab moral dan politiknya di panggung global.
Ke depan, Indonesia berkomitmen menjaga sikap independen, kritis, dan solutif dalam setiap forum perdamaian. Pemerintah berharap Board of Peace dapat menjadi salah satu instrumen yang efektif dalam mengawal proses menuju perdamaian yang adil dan berkelanjutan bagi Palestina.
Baca juga: “Donald Trump Resmikan Board of Peace, Sekutu Utama AS Justru Pilih Tidak Berpartisipasi”
Leave a Reply